Waaaah! Gila semuanya serba seribu aja-> Yuk Beli!
PORTALINDONESIA.COM – PT Pos Indonesia (Persero) menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) hampir selesai. Pos Indonesia memegang amanah sebagai penyalur bansos sembako dan PKH atas perintah pemerintah.
Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan inovasi sebagai bagian dari transformasi menyeluruh dalam penyaluran bantuan yang merupakan program dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah.
Pos Indonesia melakukan inovasi dan transformasi tersebut setelah mengevaluasi tahap kedua penyaluran Bansos Sembako dan PKH. Hasil tahap kedua penyaluran tersebut dinilai positif.
“Kami masih dipercaya oleh pemerintah (Kemensos) untuk menyalurkan bantuan PKH dan sembako. Pada tahap kedua ini, capaian kami telah mencapai 96,74 persen secara nasional berdasarkan data per 2 Juli,” ujar Haris dalam keterangannya pada Sabtu (8/7/2023).
Haris melaporkan bahwa penyaluran bansos sembako dan PKH telah dialokasikan kepada sekitar 3,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
“Dari 3,5 juta data yang kami terima, kami telah menyalurkan lebih dari 3,4 juta. Secara nasional, rata-rata pencapaian kami mencapai 96,74 persen, bahkan ada beberapa regional yang mencapai 98 persen. Kami hampir menyelesaikan tugas penyaluran PKH dan sembako untuk tahap kedua tahun 2023,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Pos Indonesia tidak puas dengan pencapaian ini. Fakta ini menjadi tantangan bagi Pos Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan dalam menyalurkan bantuan serupa di masa depan.
“Kami terus melakukan upaya perbaikan. Kami selalu melakukan evaluasi, meskipun ini bukan hal baru. Ini berarti bahwa sejak tahun 2020, negara telah memberikan amanah kepada kami untuk menyalurkan berbagai program, termasuk Program Keluarga Harapan dan Sembako ini,” ujar Haris.
Dia juga menyoroti perlunya perbaikan, inovasi, dan transformasi digital secara menyeluruh oleh Pos Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kredibilitas sebagai penyalur bantuan, terutama di hadapan pemerintah.
“Selain harus tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, penyaluran ini melibatkan anggaran negara yang akan diaudit oleh BPK. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi prioritas bagi kami. Kami juga melakukan perbaikan dari sisi aplikasi penyaluran bansos. Kami melakukan perbaikan mulai dari saat kami menerima dana hingga diserahkan kepada penerima manfaat,” kata Haris.
Pos Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan penyaluran bansos tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Salah satu upayanya adalah dengan memanfaatkan teknologi, termasuk aplikasi dan teknologi lainnya, untuk mendukung pengumpulan dokumentasi data penerima bantuan.
“Dalam proses penyaluran, kami menyediakan fitur foto rumah dan geotagging yang terus kami tingkatkan. Misalnya, berdasarkan evaluasi konfirmasi dan validasi yang dilakukan oleh Kemensos, jika data tidak sesuai standar yang telah ditetapkan, foto tidak dapat diambil,” papar Haris.
Pos Indonesia juga telah menyiapkan mekanisme bagi mereka yang tidak memiliki handphone. Mereka akan mendistribusikan undangan dengan QR Code kepada penerima.
“Sejak awal, kami telah memiliki kompetensi terkait penyaluran bantuan ini dan kami terus melakukan perubahan dan transformasi untuk tetap relevan dengan kebutuhan ini. Dengan apa yang kami miliki, kami memiliki 4.500 titik layanan yang tersebar hingga ke pelosok daerah, termasuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Kami berharap pemerintah terus memberikan kepercayaan kepada PT Pos Indonesia untuk kelangsungan kami,” pungkasnya.