Waaaah! Gila semuanya serba seribu aja-> Yuk Beli!
PORTALINDONESIA.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2023 mengalami surplus sebesar Rp 152,3 triliun. Surplus tersebut mencerminkan keseimbangan primer yang juga surplus sebesar Rp 368,2 triliun selama semester I 2023.
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam akun Instagram pribadinya, APBN 2023 semester I mencapai surplus Rp 152,3 triliun, dan keseimbangan primer mencapai surplus Rp 368,2 triliun. “Ini adalah hasil positif yang sangat baik,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara pada semester I mencapai Rp 1.407,9 triliun (57,2% dari target), dengan pertumbuhan sebesar 5,4% secara year-on-year (yoy). Penerimaan pajak mencapai Rp 970,2 triliun (56,5% dari target), dengan pertumbuhan sebesar 9,9% yoy.
“Kinerja penerimaan pajak didorong oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tumbuh 26,2% yoy. Sedangkan PPN dalam negeri tumbuh 19,5% yoy, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi penerimaan bea cukai mencapai Rp 135,4 triliun pada semester I 2023, mengalami kontraksi sebesar 18,8%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 302,1 triliun (68,5% dari target), dengan pertumbuhan sebesar 5,5% yoy.
“PNBP terutama berasal dari komoditas non-migas yang tumbuh 94,7% yoy, serta dividen BUMN yang tumbuh 19,4% yoy. Pelemahan harga komoditas tetap menjadi perhatian,” kata Sri Mulyani.
Di sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp 1.254,7 triliun (41,0% dari target), dengan pertumbuhan 0,9% pada semester I 2023. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp 891,6 triliun, dengan pertumbuhan 1,6% yoy.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp 492 triliun (55,2%) dari belanja tersebut secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bansos dan subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg, pupuk, beasiswa untuk anak tidak mampu, dan premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Selain itu, belanja prioritas nasional meliputi persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur, dan IKN,” tambah Sri Mulyani.
Pemerintah juga melakukan transfer ke daerah guna mendukung pelayanan masyarakat (pendidikan dan kesehatan), pembangunan empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. APBN juga memberikan insentif fiskal bagi 62 daerah tertinggal dan membantu menurunkan inflasi di daerah.
“Serta upaya memberantas kemiskinan ekstrim dengan dana desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan tata kelola di desa,” pungkas Sri Mulyani.